KSPSI Minta UMK Majalengka Dinaikan 8.51 Persen

  • Whatsapp

KATA MAJALENGKA – Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (DPC KSPSI) Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, memohon Bupati Majalengka H Karna Sobahi untuk tetap menaikan Upah Minimum Kabupaten (UMK) sebesar 8.51 persen.

Permohonan tersebut, disampaikan DPC KSPSI Majalengka bersama Pimpinan Cabang Federasi Serikat Pekerja Tekstil Sadang dan Kulit Rekonsiliasi Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PC F TSK R-KSPSI) Majalengka, kepada Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Audiensi yang dilaksanakan di Pendopo, Senin (2/11/2020).

Ketua DPC KSPSI Sugiarto mengatakan, alasan permohonan tersebut disampaikan, yang pertama karena pekerjaan di Kabupaten Majalengka mayoritas masa kerjanya diatas satu tahun.

Kedua demi melindungi dan meningkatkan kesejahteraan pekerja atau buruh dengan tetap bekerja di perusahaan di Kabupaten Majalengka. Ketiga demi keberlangsungan usaha dan ketenangan bekerja.

Keempat demi meningkatkan investasi di Kabupaten Majalengka dan kelima demi menjaga kondusifitas Kabupaten Majalengka yang aman, nyaman dan sejahtera.

“Apalagi dasar penetapan upah minimum sebagaimana telah diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Pemerintah Nomor, 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan. ” Ungkapnya.

Sementara itu, Sekertaris Daerah (Sekda) H Eman Suherman menyatakan, bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah mengeluarkan surat edaran Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota, agar Kabupaten/Kota menyampaikan rekomendasi jangan sampai UMK pada Tahun 2021 naik. Sementara kebutuhan mereka dilapangan berharap ada kenaikan.

Namun menurut Sekda Pemerintah Daerah belum menghitung juga terkait dengan kebutuhan hidup layak. Kemudian tahapan besaran yang disampaikan oleh Dewan Pengupahan juga belum dilaksanakan dan dengan adanya permohonan ini, dalam waktu dekat akan dilaksanakan rapat dan diskusi bersama semua perwakilan.

“Mudahnya-mudahan setelah ada rekomendasi dari hasil rapat diskusi antara perwakilan buruh, pengusaha kemudian dari pemerintah dalam hal ini dinas ketenagakerjaan, ini bisa merekomendasikan bahan kepada Pak Bupati dan Bupati menyampaikan. Mudah-mudahan pa gubernur menerima,” Jelasnya. (*)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *